Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, dalam dan dari Jabatan Struktural

 

Tentang

Ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002

Kepala Badan Kepegawaian Negara

  1. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural seseorang harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
  2. Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural
  3. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara hanya dapat diangkat dalam jabatan struktural apabila telah beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kkecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang – undangan.
  4. Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.
  5. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, adalah sebagai berikut :
No. Eselon Jenjang Pangkat Golongan /Ruang
Terendah Tertinggi
PANGKAT GOL/RUANG PANGKAT GOL/RUANG
1 I a Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/a
2 I b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/a
3 II a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d
4 II b Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Mudah IV/c
5 III a Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b
6 III b Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a
7 IV a Penata III/c Penata Tingkat I III/d
8 IV b Penata Muda Tingkat I III/b Penata III/c
9 V a Penata Muda III/a Penata Muda Tingkat I III/b

     6. Penetapan Organisasi Eselon V a dilakukan secara selektif antara lain dengan memperhatikan:

a. Kebutuhan Organisasi.

b. Rentang Kendali.

c. Kondisi Geografis.

d. Karakteristik tugas pokok dan fungsi jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

     Penetapan organisasi eselon V a sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

     7. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier di tetapkan pola dasar karier dengan Keputusan Presiden.

     8. Pola dasar karier sebagaimana dimaksud dalam angka 7 merupakan pedoman yang memuat teknik dan metode penyusunan pola karier dengan menggunakan unsur – unsur antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, usia, masa kerja, pangkat, golongan ruang dan tingkat jabatan.

    9. Setiap pimpinan instansi wajib menyusun dan menetapkan pola karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing – masing berdasarkan pola dasar karier.

Sumber : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002

2 responses to this post.

  1. Posted by John on 13/10/16 at 1:00 p08

    Makasih atas infonya , Aerith

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

nowathome

Love life! Sharing and caring!

Tales of life

Life is what you make it

SUGIH forever

Prince Dreamer constructs all his dreams!

%d bloggers like this: